Uni Eropa Jatuhi Sanksi Untuk Jenderal Militer Myanmar Terkait Rohingya

Porindo.com – Uni Eropa akan menyiapkan sanksi bagi para jenderal Myanmar atas pembunuhan Muslim Rohingya dan dengan resmi menyeru kepala kebijakan luar negeri kelompok tersebut pekan depan membuat daftar nama, kata diplomat.

Pelarangan perjalanan baru dan pembekuan harta akan menjadi langkah terberat Uni Eropa untuk mencoba meminta pertanggungjawaban militer atas pelanggaran tersebut, kemungkinan bergabung dengan sanksi Amerika Serikat dan Kanada, yang sudah diberlakukan.

“Para menteri akan memanggil Federica Mogherini untuk mengusulkan pembatasan terhadap anggota senior militer Myanmar atas pelanggaran sistematik hak asasi manusia, tanpa penundaan,” kata diplomat seperti diberitakan Reuters, Jumat (23/2), mengacu pada sanksi Uni Eropa.

Para menteri luar negeri juga akan meminta Mogherini dan dinas luar negeri Uni Eropa, EEAS, pada Senin melihat cara memperkuat embargo senjata pada 1990-an di negara Asia Tenggara itu, yang masih berlaku. – Berita Politik Terbaru

Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar. Juru bicara militer Myanmar Mayjen Tun Tun Nyi saat dihubungi melalui telepon tidak mengomentari keputusan Uni Eropa tersebut.

Dalam pernyataan, yang diperkirakan diumumkan pada Senin di pertemuan tetap menteri luar negeri Uni Eropa, kelompok tersebut juga diperkirakan mengulangi seruannya untuk membebaskan wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, yang ditahan pada 12 Desember karena tuduhan bahwa mereka telah melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi Myanmar.

Keduanya melakukan penyelidikan untuk Reuters atas pembunuhan 10 pria Muslim Rohingya yang dikuburkan di sebuah kuburan massal di negara bagian Rakhine setelah dipukul sampai mati atau ditembak oleh tetangga dan tentara Buddha Rakhine.

Baca Juga : Penyebar Hoax SARA Dianggap Pengidap Gangguan Jiwa Oleh Kabareskrim

Tidak ada nama jenderal yang menjadi target sanksi yang telah dibahas, kata para diplomat, namun Amerika Serikat mengatakan pada bulan Desember bahwa mereka memberi sanksi kepada Mayor Jenderal Maung Maung Soe, yang dituduh melakukan tindakan keras terhadap minoritas Rohingya di Rakhine. Daftar sanksi Uni Eropa seringkali dikoordinasikan dengan Washington.

Keputusan Uni Eropa untuk mempertimbangkan sanksi mencerminkan penolakan terhadap tindakan semacam itu di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, di mana kekuatan pemegang hak veto yang Rusia dan China mengatakan bulan ini mereka percaya bahwa situasi di Rakhine stabil dan terkendali.

Amerika Serikat, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menjelaskannya tindakan militer di Myanmar sebagai “pembersihan etnis”. Sekitar 655.000 Rohingya telah melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine untuk berlindung di perbatasan dengan Bangladesh, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebelumnya, Myanmar mengatakan akan mengambil tindakan terhadap 10 anggota pasukan keamanan Myanmar, yang terlibat dalam pembunuhan sejumlah warga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

Pernyataan itu merujuk pada pembunuhan terhadap 10 pria Rohingya di desa Inn Din, Rakhine utara, yang jasadnya ditanam di kuburan massal, yang dilaporkan oleh Reuters.

Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, mengatakan bahwa “tindakan berdasarkan atas hukum” akan diambil terhadap tujuh tentara dan tiga polisi serta enam penduduk desa sebagai bagian dari penyelidikan, yang dimulai sebelum laporan Reuters muncul.

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.